Namun demikian, hal tersebut baru dapat terlaksana manakala guru telah memosisikan dirinya lebih dari sekadar pemberi ilmu pengetahuan, tetapi sebagai rekan belajar, model, pembimbing, fasilitator, bahkan penggubah kesuksesan siswa. Hal itu, akan mudah terlaksana sebab pada dasarnya semua anak didik ingin berhasil dalam belajarnya dan dia pun punya keyakinan bahwa ia dapat berhasil serta akan berhasil.

Pernyataan itu, sedikit banyak memberikan inner power bagi seorang guru. Di tengah suka dan duka menunaikan amanah sebagai seorang pendidik, pernyataan tersebut telah memberikan angin segar, walaupun dalam hati kecil kadang bergejolak satu pertanyaan sekaligus keragu-raguan, bagaimana menjadi seorang guru yang aktif, kreatif, efektif, dan menarik dalam proses pembelajaran?

Apa pun jawabannya, seorang guru harus memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Percaya diri merupakan satu keharusan bagi setiap orang. Seperti yang pernah dikatakan Bandura (1988) bahwa keyakinan seseorang akan kemampuan dirinya, sangat berpengaruh pada kemampuan itu sendiri. Keyakinan seorang guru terhadap tugas yang diembannya adalah sesuatu yang mesti.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengubah persepsi kita terhadap anak didik, maka segalanya akan berubah. Bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka.

Tampak di sini adalah peran emosi yang begitu dominan. Hal ini, dapat dimafhumi sebab peran emosi sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Antara emosi, memori jangka panjang, dan belajar, merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan.

Melaksanakan prosesi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menarik, sekilas terkesan gampang-gampang susah. Akan tetapi, walau bagaimanapun harus dilaksanakan. Mengapa? Karena, guru dituntut mencari tahu bagaimana seharusnya anak didik itu tetap belajar, dalam keadaan yang menggairahkan. Maka, apabila ada kegagalan anak didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebab kegagalan dan mencari jalan keluar bersama dengan anak didik.

Proses mendampingi anak didik adalah proses belajar, karena sekolah merupakan medan belajar, baik untuk guru maupun anak didik. Guru harus terpanggil untuk bersedia belajar bagaimana mendampingi atau mengajar dengan baik dan menyenangkan. Sebaliknya, peserta didik terpanggil untuk menemukan cara belajar yang tepat. Sebab menurut dia, guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Yaitu bahwa dirinya adalah pribadi yang terpanggil untuk mendampingi peserta didik untuk atau dalam belajar.

Ingatlah! Medan belajar adalah medan yang menyenangkan, bukan tempat “penyiksaan” atau mengancam. Oleh karena itu, yang harus terlibat dalam medan belajar adalah hati. Jadi, perkara belajar adalah perkara hati dan budi.

Kerangka yang dapat dibangun dalam menyajikan situasi belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan, salah satunya dengan pola TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, Rayakan).

Pertama, tumbuhkan, artinya mampu menyertakan dan memikat siswa dalam situasi khidmatnya belajar. Kedua, alami, artinya berilah pengalaman belajar kepada siswa sehingga tidak terjadi verbalisme. Ketiga, namai, yakni menamai suatu istilah saat minat memuncak. Keempat, demonstrasikan, maksudnya upaya pengaitan pengalaman dengan data dan kemudian dihayati. Kelima, ulangi dengan fungsi sebagai penguatan dan upaya merekatkan satu gambaran dalam suatu pembelajaran. Keenam, rayakan, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan.

Dengan metode tersebut, diharapkan lambat laun akan membawa perubahan dalam kegiatan belajar. Kekurangan demi kekurangan akan semakin terhindarkan. Proses belajar menjadi sistematis dan menyenangkan, karena akan tercipta ide-ide baru.

Perubahan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya perbaikan karakter pada diri kita, yakni jadilah guru yang antusias, berwibawa, selalu menetapkan, dan memelihara harapan tinggi, positif thinking, supel, humoris, luwes, melihat siswa secara positif, menarik dan tertarik, spontan, fasih dan terbuka. Dengan begitu, maka secara tidak langsung kita telah meratapkan paradigma PAKEM. ***

Penulis, guru SDIT Nur Al-Rahman Cimahi.

Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu Rata-rata Lama Pendidikan, menunjukkan angka- angka yang kurang membanggakan, terutama setelah merdeka lebih dari setengah abad. Angka tertinggi dimiliki Jakarta (9,7 atau setara dengan lulus SLTP), terutama Jakarta Selatan (10,0 atau setara dengan kelas I SMA), dan terendah adalah Nusa Tenggara Barat (5,2 atau setara dengan kelas V SD) dan Kota Sampang, Jawa Timur (2,5 atau tidak sampai kelas III SD). Apa sebabnya? Setelah lebih dari 60 tahun pendidikan nasional pascapenjajahan, generasi dengan lama pendidikan 0-10 tahun seharusnya sudah berganti dengan mereka yang memperoleh akses lebih baik. Mari kita memeriksa dua indikator penting sebagai berikut:

 Akses terhadap pendidikan

Akses terhadap pendidikan memberikan informasi kepada publik tentang berapa banyak anak kita yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. Indikator yang digunakan adalah: Angka Partisipasi, Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, dan Angka Penyelesaian. Angka-angka ini bersumber pada data Depdiknas 2002. Di tingkat sekolah dasar (SD/MI) hampir semua indikator cukup memuaskan. Angka Partisipasi tahun 2002 cukup tinggi (APM: 94,04; APK: 113,95; dan APS: 98,53), berarti hampir semua anak usia 7-13 tahun tertampung di sekolah. Angka Mengulang (5,4 persen) dan Angka Putus Sekolah (2,7 persen) cukup rendah.

Persoalan timbul ketika kita mengamati Angka Menyelesaikan (tepat waktu) dan Angka Melanjutkan. Meski kebanyakan anak yang melanjutkan ke SD/MI akan lulus, tetapi hanya sekitar 71,8 persen yang berhasil menyelesaikan sekolah tepat waktu (enam tahun). Angka Melanjutkan juga amat mengkhawatirkan, karena hanya separuh (51,2 persen) yang akhirnya melanjutkan ke SMP/MTs.

Angka Partisipasi di SMP/MTs dan tingkat selanjutnya amat dipengaruhi Angka Menyelesaikan dan Angka Melanjutkan yang relatif rendah. Di tingkat SMP/MTs, Angka Partisipasi 2002 cukup tinggi (APM: 59,18; APK: 77,44; APS: 77,78) dan Angka Mengulang (kurang dari 0,5 persen untuk semua kelas) dan Angka Putus Sekolah (3,5 persen) juga cukup rendah. Sekali lagi yang mengganggu adalah Angka Menyelesaikan karena hanya 45,6 persen yang sanggup menyelesaikan sekolah tepat waktu.

 Kualitas pendidikan

Sebagai bangsa yang menyongsong kemajuan Iptek yang amat pesat, kita masih harus berkutat dengan kualitas pendidikan. Terlepas dari kesahihan standar kualitas dalam Ujian Nasional, hasil yang diperoleh adalah baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs menunjukkan kurang dari 60 persen dari materi belajar yang dikuasai siswa. Ini amat merisaukan. Jika standar kualitas itu digunakan untuk menilai kualitas sekolah di tingkat SMP/ MTs, maka hanya 24,12 persen SMP/MTs yang masuk kategori “sedang” ke atas. Di antara mereka hanya 0,03 persen yang tergolong “baik sekali” dan 2,14 persen tergolong “baik”.

Jika rasio guru : siswa (1 : 23) dan siswa : kelas dijadikan salah satu tolok ukur kualitas, maka kesan yang diperoleh adalah standar mutu telah dipenuhi. Meski demikian, pengamatan di lapangan menunjukkan distribusi guru dan kelas memang tidak merata, terutama antara kota dan desa. Selain itu, untuk semua provinsi masih ada sekolah-sekolah SD/MI maupun SMP/ MTs yang harus melakukan jam masuk sekolah ganda (double shift) karena kekurangan ruangan. Ketersediaan Laboratorium IPA, Bahasa, dan IPS baru dinikmati 68 persen dari sekolah SMP/MTs yang ada meski tanpa ada informasi tentang kelayakan fasilitas yang ada. Kualitas fisik yang digunakan sebagai tolok ukur adalah kerusakan atau kelayakan ruang kelas. Data menunjukkan, kurang dari separuh (42,82 persen) fasilitas ruang kelas SD/MI berkategori “baik” dan pada tingkat SMP/MTs 85,78 persen dalam kategori itu.

Kualitas guru sudah menjadi perhatian nasional. Kriteria kualitas ditentukan dengan prasyarat pendidikan, yaitu D2 untuk mengajar di SD/MI dan D3 untuk SMP/MTs. Berdasarkan kriteria itu, hanya 49,9 persen guru SD/MI dan 66,33 persen guru SMP/MTs yang memenuhi standar kualitas. Sayang, standar kompetensi bidang pelajaran fakultatif tidak tersedia.

Akses terhadap buku pelajaran wajib merupakan tolok ukur kualitas yang penting. Pada tingkat SD akses terhadap buku adalah 75 persen untuk bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Angka akses terhadap buku menyembunyikan keragaman antarprovinsi. Dari data yang tersedia masih ada kesenjangan dalam akses terhadap buku wajib yang berkisar dari 38,8 persen sampai 99,3 persen (persentase penyediaan buku yang paling rendah adalah buku IPA).

 Mencari solusi

Rata-rata akses terhadap buku pelajaran wajib pada tingkat SLTP sebesar 70 persen dengan kesenjangan berkisar dari 37,6 persen sampai 99,5 persen. Dari data yang ada, penyediaan buku-buku IPA, Fisika, dan Biologi masih terbatas. Selain akses, mutu dari isi pelajaran juga mungkin bermasalah. Menurut analisis Sri Redjeki (1997), sebagai contoh, ditemukan isi buku-buku teks biologi SD-SLTA di Indonesia tertinggal 50 tahun, begitu pula dengan buku teks geografi SLTP yang menunjukkan banyak informasi yang disajikan sudah usang.

Solusi yang baik berawal dari pengetahuan yang baik atas masalah. Data-data itu tersedia di lingkungan departemen. Artinya, semua birokrat pendidikan tahu masalah dalam angka itu. Meski demikian, ada aneka masalah lain yang diketahui, tetapi tak pernah dijadikan kajian serius dalam policy making. Misalnya, kita tahu dengan subsidi pemerintah, masyarakat mampu menyekolahkan anak ke SD meski masih banyak yang terseok-seok karena biaya yang dipaksakan, yaitu buku pelajaran nonterbitan Depdiknas, seragam, sepatu, serta transportasi dan makanan (jajan) untuk anak. Pada tingkat SLTP, biaya jauh lebih besar. Persoalan ini klasik, tetapi solusi tak ada yang signifikan. Orangtua masih dipermainkan sekolah yang tidak menggunakan buku terbitan Depdiknas, membeli seragam dan membayar ongkos transpor dan makanan anak sendiri.

Hal lain yang juga diketahui adalah pengelolaan pendidikan di Indonesia dilakukan Depdiknas dan departemen lain, khususnya Departemen Agama. Investasi pada sekolah di kedua departemen ini amat berbeda sehingga menciptakan kesenjangan mutu. Kita tahu sekolah-sekolah berbasis agama di bawah Departemen Agama banyak dilakukan dalam skala amat kecil sehingga anak tidak terjamin kelanjutan studinya. Masalah ini diketahui, tetapi jarang dibahas karena sensitif.

Kita juga tahu banyak sekolah SD yang rusak dan tidak layak pakai, tetapi aneka keluhan bagai teriakan di padang pasir. Penyebabnya jelas, tanggung jawab pembangunan ada di tingkat kabupaten (Depdagri melalui kantor dinas). Selain persoalan korupsi, tidak semua pemerintah lokal mempunyai komitmen yang tinggi pada sektor pendidikan.

Kita sadar mutu pendidikan amat ditentukan kualitas dan komitmen guru, tetapi kita tidak dapat melawan kehendak zaman yang kian alergi dengan sekolah keguruan, IKIP, atau FKIP. Profesi guru menjadi tidak menarik di banyak daerah karena tidak menjanjikan kesejahteraan finansial dan penghargaan profesional.

Kita tahu untuk memperbaiki sistem pendidikan dasar secara menyeluruh diperlukan komitmen tinggi masyarakat dan pemerintah. Masalah ini sering menjadi wacana politik dan tetap tinggal sebagai wacana seperti dalam grafik berikut. (grafik)

Dibandingkan dengan negara-negara serumpun, komitmen Indonesia sampai tahun 1999- 2001 adalah yang terendah. Kenyataan ini sudah lebih dari dua dasawarsa.

Menghadapi semua masalah yang seharusnya dapat diatasi satu per satu secara serius, kita justru sibuk mengutak-atik kurikulum, “bermain-main” dengan Ujian Nasional, bereksperimen dengan sistem pengelolaan sekolah, sibuk dengan menata kembali peristilahan, dan mengacuhkan berbagai persoalan yang jelas-jelas ada di depan mata. Padahal, semua yang kita lakukan memerlukan sumber daya yang tidak sedikit yang akan lebih baik dialokasikan untuk menyelesaikan hal-hal yang lebih mendasar dulu. Dalam menyaksikan berbagai gebrakan Depdiknas, kita bertanya: Mau dibawa ke mana anak- anak kita? Jika pendidikan dasar dikelola seperti ini, sepuluh tahun lagi angka-angka yang sama akan kita jumpai. Semoga tidak demikian!

Irwanto Dosen Fakultas Psikologi, Ketua Lembaga Penelitian Unika Atma Jaya, Jakarta

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan (Humas Depkeu), Samsuar Said, di Jakarta, Kamis, menyebutkan bahwa masalah pembayaran gaji itu diatur melalui Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-12/PB/2008 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama, anggota TNI dan anggota Polri.

Berdasar SE tertanggal 25 Februari 2008 itu, pembayaran gaji bulan April 2008 harus sudah menggunakan besaran pokok gaji baru. Sedangkan kekurangan pembayaran gaji untuk Januari hingga Maret 2008 diupayakan dapat dibayarkan pada April 2008.

Alokasi dana untuk pembayaran gaji pokok baru telah tersedia pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 masing-masing satuan kerja.

SE itu merupakan tindak lanjut atas PP Nomor 10 tahun 2008 tentang peraturan gaji PNS, PP Nomor 11 tahun 2008 tentang peraturan gaji hakim, dan PP Nomor 12 tahun 2008 tentang peraturan gaji anggota Polri, dan PP Nomor 13 tahun 2008 tentang peraturan gaji anggota TNI.

PP itu ditetapkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS, TNI, Polri, dan hakim. Berdasar PP itu, rata-rata kenaikan gaji pokok untuk PNS, TNI, dan Polri adalah 20 persen, sedangkan untuk hakim sebesar 10 persen.

Gaji pokok terendah untuk PNS sebesar Rp910.000 dan terbesar Rp2.910.000, sedangkan gaji pokok terendah TNI dan Polri sebesar Rp952.200 dan tertinggi Rp3.015.300. Gaji pokok terendah hakim sebesar Rp1.976.000 dan tertinggi sebesar Rp4.978.300.

Skala gaji pokok terendah dan tertinggi untuk PNS, TNI dan Polri adalah 1:3, sedangkan untuk hakim adalah 1:2,5. (*)

(Sumber : URL http://www.antara.co.id/arc/2008/2/28/pns-terima-kenaikan-gaji-20-mulai-april-2008/)

Setiap Peserta dari kami terbagi dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Tahun ini SD Negeri Salembur Tengah 2 yang mendapat kehormatan sebagai tempat PPL Kami. dan Kamipun mendapat kehormatan dari SDN Salembur Tengah2 – Cianjur Mau Menerima Kami dan membimbing kami dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

Sebelum para mahasiswa masuk kelas, kepada kami (calon Pelaksana PPL) sudah diarahkan oleh Kepala Sekolah Bpk. Revin Junaedi agar setiap peserta PPL dapat melaksanakan tugas sesuai petunjuk. Dalam panduan tugas yang dibuat ada beberapa tugas dan tanggung yang harus kita jalani semasa melakukan Praktek Kerja Lapangan.

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan seluruh guru staf pengajar di SD Salembur Tengah 2 Cianjur yang telah bersedia dan mau membimbing kami-kami yang masih dalam tahap pembelajaran ini. Semoga PPL tahun ini dapat kami jalani dengan baik, dapat kami jalani sesuai dengan rencana dan sesuai yang diharapkan!

Ternyata hari ini tanggal 3 maret adalah hari lahirnya Alexander Graham Bell…..
Saat ini komunikasi antar manusia makin mudah karena udah ada fasilitas telepon yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siapa tokoh yang paling berjasa dibalik penemuan telepon? Dia adalah Alexander Graham Bell yang pertama kali menemukan alat komunikasi ini. Kita patut bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada BELL, jika tidak ada beliau, kita tidak dapat berterlepon dan ber SMS ria. Teknologi pertelponan awalnya adalah dari BELL….

Alexander Graham Bell, Penemu Telepon

Bell lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburg, Scotland. Bell berasal dari keluarga yang sangat mementingkan pendidikan. Ayahnya adalah seorang psikolog dan elocution bernama Alexander Melville Bell, sedangkan kakeknya Alexander Bell merupakan seorang elucution professor.

Setelah menyelesaikan kuliahnya di University of Edinburg dan University College di London, Bell memutuskan buat menjadi asisten ayahnya. Dia membantu orang-orang yang cacat pendengaran untuk belajar berbicara dengan metode yang telah diterapkan oleh ayahnya, yaitu dengan memperhatikan posisi bibir dan lidah lawan bicara.

Pada saat dia bermukim di London, Bell sempat belajar tentang percobaan yang dilakukan oleh Herman Ludwig von Helmholtz berupa tuning fork dan magnet yang bisa menghasilkan bunyi yang terdengar nyaring. Kemudian baru pada tahun 1865 Bell mempelajari lebih mendalam tentang suara yang keluar dari mulut saat berbicara.

Bell semakin tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bunyi-bunyian, makanya dia nggak keberatan ketika harus mengajar di Sarah Fuller, Boston yang merupakan sekolah khusus orang-orang tuli pada tahun 1870, selain itu Bell juga bekerja sebagai guru privat. Dan ketika dirinya diangkat menjadi guru besar psikologi di Boston University pada tahun 1873, Bell mengadakan suatu pertemuan khusus buat para guru yang menangani masalah murid-murid yang mengalami cacat pendengaran.

Hampir seluruh hidupnya Bell menghabiskan waktunya untuk mengurusi masalah pendidikan orang-orang yang cacat pendengaran bahkan kemudian dirinya mendirikan American Association to Promote the Theahing of Speech to the Deaf.

Bell mulai melakukan penelitian dengan menggunakan phonatograph, multiple telegraph dan electric speaking telegraph dari tahun 1873 sampai 1976 yang dibiayai oleh dua orang ayah dari muridnya. Salah satu penyandang dananya adalah Gardiner Hubbard yang mempunyai seorang putri yang telinganya tuli bernama Mabel, wanita inilah yang dikemudian hari menjadi istri Bell.

Di kemudian hari Bell mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan suatu alat komunikasi dengan transmisi gelombang listrik. Bell pun mengajak temannya Thomas Watson buat membantu menyediakan perlengkapannya. Penelitiannya dilakukan dengan menggunakan alat pengatur suara dan magnet untuk menghantarkan bunyi yang akan dikirimkan, peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Juni 1875.

Akhirnya terciptalah karya Bell sebuah pesawat penerima telepon dan pemancar yang bentuknya berupa sebuah piringan hitam tipis yang dipasang di depan electromagnet. Baru pada tanggal 14 Februari 1876 Bell mematenkan hasil penemuannya, tapi oleh US Patent Office penemuan Bell ini baru resmi dipatenkan pada tanggal 7 Maret untuk “electric speaking telephone”.

Bell terus memperbarui penemuannya dan untuk pertama kalinya dia berhasil mengirimkan suatu kalimat berbunyi “Watson, come here, I want you” pada tanggal 10 Maret 1876. |Copy di sini|

Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPIDI) merupakan wadah dan wahana perjuangan bagi komponen penyelenggara pendi-dikan di Indonesia mengemban amanat, cita-cita dan semangat Proklamasi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima.

Milenium ke-3 (tiga) yang ditandai Era Reformasi dan Globalisasi menimbulkan berbagai tantangan dan tuntunan yang harus disikapi secara cepat dan tepat bagi proses pendidikan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Perubahan paradigma pendidikan menuntut adanya perubahan manajemen pendidikan sesuai dengan tuntutan reformasi mewujudkan masyarakat Indonesia baru, dalam suasana yang demokratis.

Semangat desentralisasi dan otonomi daerah bukan saja milik pemerintah tetapi juga hak bagi penyelenggara pendidikan sesuai dengan perubahan paradigma sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi sekolah untuk bisa mandiri dan menentukan jatidiri.

Tujuannya sangatlah mulai makanya saya ikut tergabung di dalamnya sejak tahun 2005 yang lalu. Semoga APPIDI tetap eksis dan dapat menjembatani aspirasi masyarakat khususnya di bidang pengembangan dunia pendidikan.

Padahal Pemprov DKI dari tahun ketahun memberikan sumbangan bantuan untuk dana pendidikan dan kesesehatan yang cukup besar senilai 40M untuk wilayah BODETABEKJUR.

Tetapi sampai dengan sekarang masih saja ada sekolah yang tidak layak untuk di pakai dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana bisa belajar dengan tenang jika sarana-dan prasarana tidak terpenuhi dan memenuhi standart. Bagaimana bisa mencetak kader-kader yang berkualitas jika mereka tidak mendapat kenyamanan di dalam proses belajar.

Letaknya hanya sekitar 100 kilometer dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Tetapi coba tengoklah bangunan Sekolah Dasar Negeri Lengkob di Majalaya, Cikalong, Cianjur, Jawa Barat. Ketika reporter Liputan 6 SCTV Asep Didi menyambangi sekolah ini, Kamis (21/2), sebagian jendela dan pintunya copot. Dindingnya terkelupas. Langit-langitnya bolong, bahkan gentengnya sebagian raib. Kursi dan mejanya pun lapuk. Kalau musim hujan, kegiatan belajar terpaksa diliburkan.

Sudah tujuh tahun sekolah berusia 25 tahun ini rusak. Meski demikian, semangat belajar lebih 100 siswa tidak surut. Namun wajar bila setiap hari siswa dihantui perasaan cemas akan tertimpa bangunan reyot. “Ada rasa khawatir karena bangunan ini sudah mau roboh,” kata Fitri, siswa kelas empat.

Asep Saepudin, Kepala Sekolah SDN Lengkob, sudah berkali-kali mengajukan permohonan renovasi. Namun hingga beberapa kali kepala Dinas Pendidikan Cianjur berganti, renovasi tidak kesampaian juga. Memang, bangunan SDN Langkob belum mirip kandang ayam seperti yang digambarkan tokoh pendidikan Winarno Surahmad. Namun siapapun pasti setuju bangunan ini sangat tak layak disebut sekolah, lembaga terhormat pencetak calon pemimpin masa depan.

Sementara itu, bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 220 Tanjung Duren, Jakarta Barat, juga rusak berat. Ini setelah tanggul Kali Sekretaris jebol awal Februari Silam yang membuat air bah menerjang sekolah dan merusak berbagai fasilitas. Bahkan, banjir juga nyaris merenggut nyawa seorang anak penjaga sekolah.

Menurut Kepala Sub Dinas Gedung dan Perlengkapan Sekolah DKI Jakara Rudi Siahaan, saat ini ada 437 sekolah rawan ambuk dan 100 di antaranya perlu rehabilitasi total. “Kita mengusulkan 29 daripada 100 sekolah. Cuma sampai sekarang ini, kita belum tahu berapa yang disetujui oleh bapak-bapak di DPRD, Bapeda, dan Biro Keuangan,” kata Rudi.

Salah satu gedung sekolah yang akan diperbaiki adalah SMPN 220. Ironisnya, para siswa SMPN 220 harus menunggu berapa lama lagi sekolah mereka direhabilitasi. Padahal, SMPN 220 pernah menjadi juara nasional kebersihan sekolah 2007 silam.

BUKAN hal yang aneh kalau ada nama pejabat pemerintah muncul berkali-kali di koran, majalah, televisi atau radio. Mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota atau anggota dewan memang kerap menjadi santapan media massa apalagi kalau sedang tersangkut kasus korupsi, politik atau berita lainnya.

Tapi bagaimana kalau mendengar ada pejabat yang namanya muncul di internet lewat alamat website atau blog? Masih janggal dan menarik untuk disimak rasanya. Kenapa? Kenyataannya, meski internet masuk ke Indonesia sejak sepuluh tahun yang lampau, tapi tetap saja jumlah pejabat pemerintah yang melek teknologi informasi atau apalagi sampai punya website atau blog pribadi bisa dihitung tanpa jari alias sangat sedikit sekali.

Simak saja hasil penelusuran Warta eGov melalui situs pencari www.google.co.id sejak tanggal 1 – 15 November lalu. Tercatat hanya 18 pejabat pemerintah eksekutif baik di tingkat pusat dan daerah yang memiliki website atau blog. Mulai dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Wakil Presiden, Juwono Sudarsono (Menteri Pertahanan), I Gede Winasa (Bupati Jembrana, Bali), John Tabo (Bupati Tolikara, Papua) dan pastinya masih banyak lagi yang barangkali belum terlacak.

Begitu juga kalangan legislatif. Penelusuran Warta eGov hanya menghasilkan 15 alamat website dan blog milik para wakil rakyat baik di tingkat pusat dan daerah. Ada Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR), Mahfudz Sidik (Anggota DPR RI), Aboebakar (DPRD Kalimantan Selatan) dan sebagainya. Sebelumnya, pejabat yang telah lengser pun telah merintis membuat website yang aktif. Sebut saja ada Abdurrahman Wahid (mantan Presiden RI), Yusril Ihza Mahendra (mantan Menteri Hukum dan HAM) dan Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta).

Apa saja isin website atau blog-nya? Ya, seperti yang Anda duga, kebanyakan masih berisi informasi seputar sosok dari pejabat yang bersangkutan. Barnabas Suebu, Gubernur Papua misalnya, melalui situs pribadinya www.barnabas-suebu.com mengajak berdialog siapapun pengunjungnya untuk membangun provinsi Papua lebih baik lagi. Begitu juga website milik Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR. Dalam website-nya www.hnw.or.id lebih banyak berisi informasi seputar kegiatan, pandangan dan kutipan ucapan langsungnya. Umumnya menu informasi yang tersedia dalam website atau blog pejabat adalah profil pribadi, visi dan misi, berita kegiatan sehari-hari dan komentar positif yang diberikan oleh pengunjungnya.

Lalu, kira-kira apa motif dibalik pembuatan website atau blog pribadi di kalangan pejabat?

Fauzi Bowo, Gubernur DKI mengutarakan alasannya membuat website www.bangfauzi.com adalah berangkat dari keinginan memberitahukan pada masyarakat mengenai sosok pribadi, pekerjaan dan pemikirannya baik sewaktu masih menjabat sebagai wakil gubernur atau setelah menjadi gubernur DKI saat ini. “Tapi bukan untuk mencari popularitas,” sergah Fauzi seperti dalam jawabannya melalui e-mail pada Warta eGov.

Benar atau tidaknya bukan untuk mencari popularitas, jawaban senada dengan Fauzi juga keluar dari I Gede Winasa, Bupati Jembrana. Ia berharap agar tidak hanya masyarakat Jembrana atau Bali saja yang tahu kiprah dan visinya lewat website www.winasa.info. “Website ini bisa membantu promosi Kabupaten Jembrana dan pulau Bali ke masyarakat dunia tentunya,” tegas Winasa. Saat ini website milik Winasa ini diklaim banyak dikunjungi pengguna internet dari Amerika Serikat, Australia, Singapore, Hongkong, Arab, Jepang, Jerman, Latvia, Azerbaidjan dan Maldives.

Sebelumnya, pada 2004, Presiden Yudhoyono juga pernah menyatakan alasan utamanya membuat website www.presidensby.info agar siapa saja bisa mengakses kegiatan kepresidenan secara on line. Selain webste ada Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan yang membuat blog pribadi www.juwonosudarsono.com. “Blog bisa menjadi sarana saya untuk menjelaskan pemikiran saya mengenai Tentara Nasional Indonesia,” jelas Juwono seperti dikutip dari majalah Warta Ekonomi.

Website atau blog pribadi memang bisa menjadi sarana untuk menjelaskan apa saja yang berhubungan dengan pejabat tersebut. Mulai dari kegiatan kerja sehari-hari, kehidupan pribadi atau keluarga, hasil pemikiran/ tulisan artikel, atau sekedar memuat janji-janji menjelang kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Menurut Nukman Lutfie, CEO PT. Virtual Media Nusantara, pada intinya website atau blog adalah sarana berkomunikasi antara pejabat dengan audience-nya. “Manfaatnya, lewat website atau blog, semua pesan atau informasi dari pejabatnya bisa disampaikan secara utuh dan lengkap tanpa harus kuatir berkurang satu huruf sekalipun,” jelas Nukman. Hal itu jelas berbeda kalau pejabat tersebut menjawab atau memberikan keterangan melalui media massa yang kadangkala tidak dimuat seluruhnya atau malah “dipelintir”.

Dengan kata lain, website dan blog pribadi bisa menjadi media yang sangat membantu dalam memberikan “hak jawab” kalau ada pejabat yang sedang menjadi sorotan karena dituduh korupsi, “diserang” lawan politik atau cuma ingin melampiaskan uneg-uneg-nya.

Lalu apakah efektif membuat website atau blog bagi pejabat? Bukankah jumlah pengguna internet di Indonesia masih kalah jauh dengan jumlah pembaca koran/ majalah atau pemirsa televisi? Menjawab hal ini, Nukman berpendapat kalau pengguna internet di Indonesia justru termasuk kaum influencer yang bisa menyebarkan informasi ke masyarakat umum yang tidak bisa mengakses internet. Pasalnya kebanyakan pengguna internet di Indonesia berasal dari kalangan berpendidikan. “Secara tidak langsung website dan blog bisa mempengaruhi masyarakat umum,” ujar Nukman.

Masalahnya, informasi apa saja yang sekiranya bermanfaat dan menarik untuk disajikan dalam website atau blog pribadi pejabat? Terus terang tidak ada standar baku menu atau informasi yang perlu dimuat di dalam website atau blog pejabat. Tapi Nukman menyarankan, kalau bisa website atau blog pejabat justru banyak berisi informasi yang bisa menggambarkan sisi lain dari pejabat bersangkutan.
Misalnya, website seorang bupati, sebaiknya banyak berisi pandangan pribadi bupati terhadap daerahnya. Website Menteri Pendidikan bercerita tentang dunia sekolah dari kacamata seorang menteri, anggota legislatif berbicara soal dinamika politik dalam sidang anggota dewan dan seterusnya. “Pengunjung lekas bosan dan tidak tertarik kalau menunya banyak berisi kegiatan formal atau informasi umum yang tidak ada hubungannya dengan pejabat,” jelasnya.

Tapi informasi yang ada dalam website atau blog pejabat saat ini nampaknya masih jauh dari hal di atas. Kalau waktu Anda sedang senggang, cobalah sekali-sekali melihat satu persatu daftar website atau blog pejabat yang Warta eGov susun. Kebanyakan masih sebatas kumpulan informasi profil pribadi dan artikel kegiatan sehari-hari. Ada artikel pejabat yang sedang meresmikan pesantren, menerima kunjungan anggota dewan, kunjungan sosial dan sebagainya.

Semua itu membuat website atau blog pejabat tak ubahnya hanya corong atau “humas” lembaga pemerintah. Tapi hal itu bisa dimaklumi, karena website atau blog pejabat biasanya dibuat oleh tim redaksi atau oleh staf pemerintah. Akibatnya ya itu tadi, semua informasi tentang pejabat dibuat dengan bahasa dan gaya yang resmi. “Padahal website dan blog pejabat jangan dibuat dengan bahasa pidato atau gaya tulisan press release yang resmi,” urai Nukman. Baik itu yang menulis pejabatnya sendiri atau tim redaksinya.

Sejatinya, website atau blog pejabat dibuat layaknya buku harian. Si empunya alias pejabat harus banyak terlibat jadi gaya bahasa pun harus casual, rileks dan santai. Walaupun berita yang dibuat berasal kegiatan resmi sang pejabat. “Masalahnya tidak mudah membuat website dan blog pejabat dengan gaya tulisan yang santai,” tandas Nukman.
Divera Wicaksono dan Wayan Sudane : Sumber redaksi@wartaegov.com

“Blog adalah sampah dan tukang tipu”..? (kata bung roy) itu tidak benar! Memang namanya dunia cyber, apapun bisa terjadi, apalagi masalah posting siapapun boleh posting dengan sesuka hati. Makanya kita harus pintar-pintar dalam memilah2 dan memilih berita. dan tidak semua BLOGGER adalah tukang tipu dan kalau membuat blog dengan nama-nama palsu sebanarnya itu tidak palsu kok! karena kita tidak dan blom mengenalnya saja. Itu hanya sebagai identitas untuk mempermudah orang dalam mengingatnya. (seperti orang mainan interkom dulu, nama aslinya paiman tetapi di udara memakai nama anggara) dia tidak bermaksud menipu hanya ingin memperindah suasana saja kan?

Kalau Identitas, Saya kira begitu juga yang terjadi di dunia CYBER orang menggunakan ID yang kemungkinan adalah untuk mempermudah orang dalam mengingatnya, dan ID (identitas) tersebut adalah nama yang menurut mereka mempunya arti yang sangat penting…
Yang paling penting dalam bermain blog adalah “tidak menyinggung sara”. Demi Menyalurkan hoby dan demi kebaikan bersama. Saya pribadi memang baru belajar bermain Blog, tetapi banyak manfaat yang bisa saya ambil dari sini, mulai dari bertemunya kawan-kawan lama yang tlah lama menghilang, juga banyak sahabat yang bisa saya dapatkan dari bermain blog. (sahabat yang tlah lama menghilang di negeri jiranpun bisa ketemu hanya lewat blog) Bahkan seperti sodara sendiri.
Kalau saya menggunakan Blog nama ini karna kebetulan nama tersebut blom ada yang create. Saya hanya membuat blog lokalitas – blog seputar cianjur.

ÁkÚ †åk †åhµ h宵$ kåÞåñ kèmbålî. Tåk †åhµ dåñ †åk Þå$†î… §èlåmå† †îñggål ߣºGKµ §åýåñg¡.. Ákµ kåñ $èlålµ mè®îñdµkåñmµ, mè®îñdµkåñ hå®î-hå®î îñdåh ýåñg kî†å lålµî bè®$åmå…. Kèñåñgåñ îñdåh bè®$åmå kåñ kµ $îmÞåñ dî hå†î.

к’åkåñ §èmºgå Ákµ ÇèÞå† Kèmbålî………….

BLOG CIANJUR NEWS

Saya Berhenti sementara NgebLog karena ada tugas kampus yang harus saya selesaikan. Mulai bulan depan saya mengadaan PPL – Program Pengalaman Lapangan, dimana saya harus melakukan melakukan praktek langsung dalam hal proses belajar mengajar.

PPL merupakan program yang mempersyaratkan kemampuan aplikatif dan terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berkaitan dengan jabatan keguruan, baik kegiatan mengajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya. Kegiatan-kegiatan itu diselenggarakan dalam bentuk pelatihan terbatas, pelatihan terbimbing, dan pelatihan mandiri guna melengkapi kegiatan pembelajaran mata kuliah dan tugas akhir.