Guru Bantu >< Dana Kesra

Sedikitnya 300 guru bantu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI) Jakarta, berdemo di Balai Kota, Senin (3/12). Mereka untuk menuntut realisasi surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi PNS yang selama ini dijanjikan Pemprov DKI Jakarta.

Tak hanya itu, mereka juga mempertanyakan dana kesejahteraan Rp 500 ribu per bulan yang menjadi hak guru bantu. ”Sejak Januari 2007 hingga saat ini, dana kesejahteraan untuk semua guru bantu tidak pernah diberikan. Pemerintah juga hanya menjanjikan pengangkatan kami menjadi PNS tapi sampai sekarang belum terealisasi,” ujar Nina Ratna Wulan, ketua Forum Guru Bantu Indonesia se-Jakarta Timur, di sela-sela demo.

Nina juga mempertanyakan kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang terkesan lambat. Sebab di beberapa daerah sudah banyak guru bantu yang berubah statusnya menjadi PNS seperti di Jateng, Bandung, Banten, Bekasi, dan Semarang banyak yang sudah berubah status menjadi PNS. ”Tapi di Jakarta kok justru lama prosesnya, ini Ibu Kota seharusnya lebih cepat.”

Mahadi, seorang guru bantu yang mengajar di SMIP Paramita, Jakarta Timur, mengungkapkan, SK pengangkatan PNS terhadap guru bantu kerap menemui jalan buntu. ”Saat melakukan proses SK pengangkatan kami seperti dipimpong. Selama ini kami hanya menerima janji-janji surga dari aparat berwenang. Padahal kenyataannya status kami tidak pernah diperjuangkan,” tuturnya yang juga Juru Bicara Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI) Jakarta. Sumber Republika

Menurut Mahadi, sudah setahun guru bantu belum menerima tunjangan kesra sebesar Rp 500 ribu per bulan. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para guru bantu menggelar berbagai spanduk bertuliskan, ‘Kami Butuh Bukti, Bukan Janji’, ‘Jangan Hambat Guru Bantu Jadi PNS’, dan ‘Cairkan Kesra Guru Bantu’.

Hal senada juga dituturkan Elis, guru bantu di TK Nusa Indah, Cakung, Jakarta Timur. Dia mengatakan, sejak Januari sampai Desember belum menerima uang Kesra. Sehingga dia bersama guru bantu se-Jakarta, hanya menerima gaji Rp 710 ribu per bulan. Sekadar diketahui, di Jakarta terdapat 6.900 guru bantu, yang terdiri dari guru bantu TK sampai SMA/SMK.

Kepala Dikmenti DKI, Margani M Mustar, mengatakan pemerintah tetap berkomitmen memperjuangkan pengangkatan guru bantu menjadi PNS. ”Itu sudah merupakan janji presiden yang akan direalisasikan selama tahun 2008-2009. Jadi, tidak ada niatan dari kita untuk menghambat proses pengangkatan,” ujar Margani.

Saat ditanya mengapa prosesnya agak lambat, Margani mengungkapkan, karena kondisi administrasi di Jakarta berbeda dengan di daerah lain. Misalnya, memasukkan dokumen, menverifikasi dan mengkaji serta melakukan pengecekan di lapangan tentang kondisi serta status guru bantu membutuhkan waktu lama. ”Apalagi jumlah guru bantu di Jakarta kan enam ribuan lebih. Dan untuk proses verifikasi membutuhkan waktu, itu tidak mudah,” jelasnya.

Sedang mengenai dana kesejahteraan yang tidak kunjung turun diterima guru bantu, Margani menegaskan akan mengecek. ”Akan kita cek ya. Kami akan berkoordinasi dengan BKD,” katanya. Dikatakan, pengecekan itu dilakukan untuk mengetahui apakah dana tersebut masih tertahan di BKD DKI Jakarta atau ada kesalahan administrasi, sehingga dana tersebut tidak kunjung turun kepada guru bantu.

Kepala BKD Jakarta, Sukesti Martono, menjelaskan persoalan pengangkatan guru bantu menjadi PNS merupakan kebijakan langsung dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). ”Sekarang sedang diproses, dan itu membutuhkan waktu untuk mengecek dan menverifikasi bagaimana statusnya, berapa lama menjadi guru, ijazahnya dan sebagainya,” katanya.

Sedang mengenai dana kesejahteraan, menurut dia, itu menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional. Sebab, penempatan mereka di Jakarta atas rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional.

Fakta Angka
Rp 500 Ribu
Dana kesra guru bantu per bulan